Diskriminasi Eksodus Maluku di Sultra

Please log in or register to like posts.
News

Kendari – Diskriminasi Eksodus Maluku di Sultra Merasa didiskriminasi, ratusan masyarakat pengungsi Ambon Maluku dan Maluku Utara berbondong-bondong mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Diskriminasi Eksodus Maluku di Sultra
Diskriminasi Eksodus Maluku di Sultra

Kedatangan ratusan masa aksi yang tergabung dalam Forum Bersama Masyarakat Maluku – Sultra (Forbes Mama-Sultra) tersebut bertujuan untuk berunjuk rasa menuntut keadilan dari para wakil rakyat Sultra

Saat ditemui di lokasi unjuk rasa koordinator aksi unjuk rasa Buyung mengatakan, kedatangan ratusan masyarakat Diskriminasi Eksodus Maluku di Sultra. Pengungsi Maluku dan Maluku Utara tersebut bertujuan untuk menindak lanjuti hasil rapat koordinasi panitia khusus (Pansus) DPRD Sultra bersama Pemerintah Daerah (Pemda) tanggal 13  Maret 2017 lalu.

“Kedatangan kami disini untuk menindak lanjuti hasil rapat koordinasi pada tanggal 13 Maret lalu yang dilaksanakan di ruang rapat DPRD Suktra dengan mengundang jajaran terkait termasuk kemenko PMK RI, Kementrian Sosial dan Komisi VIII DPR RI dalam rangka penyelesaian masalah eks pengungsi Maluku dan Maluku Utara di Sultra,” kata Buyung, Senin (20/11/2017).

Lanjut Buyung, pokok pembicaraan yang dibahas dalam rakor tersebut salah satunya membahas tentang usulan Pemda terhadap penyelesaian permohinan dana kompensasi bagi warga eks pengungsi Maluku dan Maluku Utara sebesar Rp. 10.000.000 per Kepala Keluarga (KK) kepasa 53.839 KK.

“Dalam rakor tersebut salah satu pembahasannya yaitu mengenai dana Kompensasi bagi masyarakat eks pengungsi Maluku dan Maluku Utara sebesar Rp. 10.000.000 per KK, tahun 2010 sudah disampaikan kepada Kemenko Kesra RI, namun sampai hari ini belum terealisasi sesuai surat nomor 466.1/189 tanggal 10bMei 2010 perihal permohonan  bantuan eks pengungsi Maluku dan Maluku Utara di Sultra,” lanjutnya.

Di Hadapan para wakil rakyat, ratusan masyarakat tersebut mempertanyakan sejauh mana kinerja Pansus dalam kurun waktu 1 (Satu) tahun. Pasalnya DPRD membentuk pansus dengan tujuan agar dapat segera menyelesaikan permasalahan dana kompensasi masyarakat eks pengungsi Maluku dan Maluku Utara.

Menanggapi hal tersebut, pihak DPRD Sultra mengajak perwakilan masa aksi untuk bersama-sama melakukan hearing dan bermusyawarah di ruang rapat DPRD Sultra untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan masa aksi.

Saat ditemui usai hearing, Anggota Pansus yang juga anggota komisi III DPRD Sultra Ld Mutanafas, mengatakan bahwa dalam persoalan tersebut pihaknya berharap penuh kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo untuk segera turun tangan.

“Saya kira kita di DPR Sultra, khususnya Pansus penyelesaian masalah eks pengungsi Maluku dan Maluku Utara itu berharap penuh kepada pemerintah pusat, dalam hal ini presiden Jokowidodo untuk segera turun tangan karena kalau tidak ada perseden penyelesaian masalah pengungsi di Indonesia, khususnya di Sultra  telah terkesan diskriminasi,” ujar La Ode Munafas.

Lebih lanjut, La Ode Munafas juga mengatakan, tuntutan masyarakat eks pengungsi tersebut telah disampaikan oleh Pemda Sultra ke Kementrian Kesra pada tahun 2010 namun upaya pemda tersebut tidak mendapatkan jawaban yang pasti.

Diskriminasi Eksodus Maluku di Sultra
masyarakat pengungsi Ambon Maluku

“Dalam konteks ini, tuntutan dari pada masyarakat eks pengungsi Maluku dan Maluku Utara yang ada di Provinsi Sultra ini sudah disampaikan sejak tahun 2010, pada posisi itu, transaksi surat menyurat  yang disampaikan oleh Pemda kepada Kementrian Kesra (Kemenkesra) saat itu dan Kementrian Sosial (Kemensos) itu tidak pernah ada jawaban yang pasti, sementara di sisi lain kemenkesra saat itu menyurat kepada pemda bahwa apabila penanganan pengungsi Maluku dan Maluku Utara itu tidak bisa diselesaikan oleh Pemda, maka koordinasikan dengan pemerintah pusat untuk penyelesaiannya, disinilah awalnya sehiga kenapa kemudian proses ini berjalan,” paparnya.

Mengenai pandangan masyarakat yang merasa telah dianak tirikan, pihaknya juga menilai bahwa hal tersebut adalah hal yang wajar, pasalnya penyelesaian masalah pengungsi tersebut telah mendapatkan perlakuan yang tidak sama.

“Lalu kenapa masyarakat mengatakan bahwa pemerintah pusat terkesan Diskriminasi Eksodus Maluku di Sultra dalam penyelesaian ini, karena perlakuan yang tidak sama antara penyelesaian masalah eks pengungsi Timor Timur yang sudah 2 (Dua) kali mendapatkan bantuan dan eks pengungsi maluku utara yang ada di Sultra,” ungkapnya

Untuk itu, Pihaknya berharap agar Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan Perpres mengenai hal tersebut. Pihak DPRD Sultra akan berkoordinasi dengan Gubernur Sultra untuk menyurat kepada Presiden Joko Widodo dengan harapan akan diterima langsung oleh beliau.

“Dan harapan kami seperti tuntutan masyarakat itu, kami dan Gubernur akan menyurat kepada Presiden untuk bisa diterima langsung oleh Presiden dan kami akan menyampaikan langsung, sehingga ini bisa keluar peraturan Presiden karena hasil pembicaraan kami dengan Kementrian Sosial dalam hal ini ibu Mentri itu tinggal menunggu payung hukum yang namanya Peraturan Presiden (Perpres) sehingga perlakuannya sama dengan eks pengungsi Timor Timur,” tukasnya.

Untuk diketahui, eks pengungsi Timor Timur sampai saat ini telah dua kali menerima dana kompensasi dari pemerintah, dimana pada tahun 2009 lalu eks pengungsi Timor-Timur telah menerima sebesar 5 (Lima) juta rupiah per KK kemudian disusul 10 juta rupiah di tahun 2017 lalu.

Reporter : Er

Summary
Review Date
Reviewed Item
Luar biasa
Author Rating
51star1star1star1star1star

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Suka ini?