Jokowi Putuskan Cabut UMKM dari Relaksasi DNI

Please log in or register to like posts.
News
Jokowi Putuskan Cabut UMKM dari Relaksasi DNI

Ruangmedia.com – Jokowi Putuskan Cabut UMKM dari Relaksasi DNI. Setelah adanya peluncuran paket kebijakan Ekonomi XVI. Salah satunya ialah kebijakan Relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang menuai pro dan kontra. Kini presiden Jokowi memastikan untuk mengeluarkan UMKM Daftar Negatif Investasi (DNI), dari paket kebijakan Ekonomi XVI. Seperti yang di tegaskannya,

“Jadi tidak perlu ragu, saya pastikan akan saya keluarkan UMKM ini dari relaksasi DNI. Saya putuskan di sini,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers usai menghadiri acara penutupan Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Tahun 2018 di Hotel Alila, Surakarta, Rabu (28/11) siang.

Ketegasan ini berdasarkan informasi dari Ketua Kadin, Rosan Roeslani, dan Ketua HIPMI, Bahlil Lahadalia.

“Saya sudah ditelepon oleh ketua KADIN dan HIPMI yang komplain masalah itu. Barangnya (Rancangan Peraturan Presiden) itu belum sampai ke Istana, Perpresnya belum saya tanda tangani,” ungkap Presiden.

Jokowi Putuskan Cabut UMKM dari Relaksasi DNI

Jokowi Putuskan Cabut UMKM dari Relaksasi DNI
Ketgam: Presiden Jokowi saat menghadiri penutupan RAPIMNAS Kadin 2018 di Solo (Foto:Ist)

Presiden jokowi mendukung agar UMKM di Indonesia memperoleh kemudahan dalam berusaha. Harapannya untuk Indonesia harus menjadi ladang tumbuh suburnya UMKM. Dilain sisi Presiden Jokowi dan keluarganya masuk kedalam kategori UMKM. Seperti yang dikatakannya, “Saya ini alumni UMKM. Keluarga saya juga masuk dalam kategori UMKM. Anak-anak saya juga masuk dalam kategori UMKM, jualan martabak, jualan pisang. Kita tahu mayoritas pengusaha Indonesia juga UMKM,” kata Presiden.

“Kita telah melakukan penurunan bunga kredit KUR dari 23% ke 7%. Juga pajak penghasilan, PPh final, yang dulunya 1% menjadi 0,5% sejak Juni yang lalu,” ucapnya.

Komitmentnya terhadap UMKM membuktikan adanya kontribusi UMKM bagi ekonomi indonesia. Utamanya terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia utamanya mencapai hingga 60%. Dalam penegasannya, “Ada 62 juta UMKM dan mempekerjakan 116 juta orang, jumlah yang sangat besar, artinya mayoritas atau lebih dari 80 peran tenaga kerja Indonesia berada di sektor UMKM,” katanya.

Meski sebelumnya telah diketahui relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI)‎ yang masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI, yaitu membuka 25 sektor industri dapat dikuasai asing hingga 100 persen.

Summary
Review Date
Reviewed Item
Recomended
Author Rating
51star1star1star1star1star

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Suka ini?