Kasus PT BIS Tujuh Tahun Mengendap di Polda Sultra

Please log in or register to like posts.
News
Kasus PT BIS Tujuh Tahun Mengendap di Polda Sultra

Kendari, Ruangmedia – Kasus PT BIS Tujuh Tahun Mengendap di Polda Sultra. Kasus dugaan tindak pidana yang melibatkan PT. Bumi Inti Sulawesi (BIS) yang telah dilaporkan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Buton Raya saat ini masih terus bergulir di Mapolda Sulawesi Tenggara (Sultra).

Sejak dilaporkan pada tahun 2011 lalu sampai saat ini kasus dugaan tindak pidana kehutanan dan ilegal mining di Kota Bau bau yang diduga dilakukan oleh perusahaan tambang nickel, PT. BIS itu masih belum menunjukan perkembangan yang signifikan.

Kasus PT BIS Tujuh Tahun Mengendap di Polda Sultra

Kasus PT BIS Tujuh Tahun Mengendap di Polda Sultra

Hal itu tentu saja menimbulkan tanda tanya besar bagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Buton Raya selaku pelapor dalam kasus tersebut. Pasalnya, selama 7 (Tujuh) tahun setelah dilaporkan, Pihak Polda Sultra masih belum menyampaikan perkembangan tindak lanjut laporan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Pengacara publik BLH Buton Raya, Dedi Ferianto bersama Direktur BLH Buton Raya, Syarifuddin menyambangi Mapolda Sultra guna mempertanyakan perkembangan kasus tersebut.

“Hasil audiensi kami tadi bersama pak Dir Reskrimsus Polda Sultra terkait dengan permintaan perkembangan penanganan perkara PT. BIS yang telah kami pada tahun 2011 soal adanya dugaan tindak pidana kehutanan dan ilegal mining di PT. BIS saat ini memang Polda Sultra akan melakukan pendalaman kembali terkait dengan kasus tersebut,” kata Dedi Ferianto, Rabu, (11/4/2018).

Kasus PT BIS Tujuh Tahun Mengendap di Polda Sultra

Menurut pengakuan Dedi, saat audiensi, pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus, (Ditreskrimsus) Polda Sultra yang menangani kasus tersebut memperlihatkan bahwa PT. BIS telah memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan tersebut di tahun 2012, namun pihak LBH Buton Raya mebgaku belum melihat fisik surat izin tersebut.

“Kami belum pernah lihat, kami meminta kepada Polda Sultra tadi agar surat-surat yang ada agar disampaikan kepada LBH dalam hal ini kami sebagai pelapor, secara resmi kami meminta surat dari Polda Sultra secara resmi,” ujar Dedi.

Lebih lanjut, Dedi mengatakan, walaupun PT. BIS telah mengantongi izin tersebut sejak 2012. Namun kerusakan hutan yang diduga dilakukan oleh PT. BIS telah terjadi sejak tahun 2011 atau setahun sebekum izin tersebut dimiliki oleh PT. BIS.

“Kemudian terkait dengan izin pinjam pakai di tahun 2012 kami sampaikan kepada pak Dir tadi bahwa kerusakan hutan di PT. BIS itu di tahun 2011, artinya bahwa sebelum ada izin pinjam pakai hutan itu sudah dirusak, dan disinilah terjadi tindak pidana,” lanjutnya.

“Artinya fakta hukum menunjukan bahwa ada tindak Pidana di PT. BIS, Karena pengelolaan hutan atau eksplorasi tanpa terlebih dahulu mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan, dan izin pakai kawasan hutan ini terbit di tahun 2012,” jelasnya.

Menanggapi Kasus PT BIS Tujuh Tahun Mengendap di Polda Sultra tersebut, Dir Krimsus Polda Sultra, AKBP. Yandri Irsan, SH. S.IK mengatakan, pihaknya akan melakukan pendalaman terkait kasus tersebut.

“Kita akan dalami lagi, kita buka lagi berkas-berkas yang lama yang sudah dilakukan oleh penyidik, nanti kita kerjasama juga dengan LBH unuk bersama-sama melakukan pendalaman terkait dengan yang dilaporkan oleh LBH Buton Raya ini,” ungkap AKBP. Yandri Irsan.

Untuk diketahui, hutan yang diduga telah dirusak oleh PT. BIS merupakan hutan produksi terbatas yang berada di Kota Bau bau, Kecamatan Bungi, Sora Wolio seluas 1.796 hektar, hutan tersebut mengalami kerusakan ekologi yang disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya oembangunan jalan sepanjang 30 Km. Selain kerusakan ekologi, juga diduga negara mengalami kerugian ekonomi yang belum diketahui jumlahnya.

 

Reporter : Er

Summary
Review Date
Author Rating
51star1star1star1star1star

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Suka ini?