KPK Periksa Ketua KPU Bandung Barat

Please log in or register to like posts.
News
KPK Periksa Ketua KPU Bandung Barat

KPK Periksa Ketua KPU Bandung Barat – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bandung Barat Iing Nurdin mengenai penyidikan kasus tindak pidana korupsi. Terkait dengan penerimaan hadiah atau janji kepada Bupati Bandung Barat periode 2013-2018.

KPK Periksa Ketua KPU Bandung Barat

KPK Periksa Ketua KPU Bandung Barat
Ketgam: Drs Iing Nurdin MSi, Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat. | Dikutip dari media republika.co.id

Hal ini yang dipaparkan oleh Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah bahwa pihak yang bersangkutan siap diperiksa sebagai saksi tersangka dugaan suap bupati.

“Yang bersangkutan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka AHI (Asep Hikayat),” Dikutip dari okezone.com, Senin (21/5/2018).

Tindak Pidana dugaan korupsi yang juga menyeret nama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat Iing Nurdin, akhirnya diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam kasus suap yang juga membawa nama Bupati Bandung Barat Abu Bakar. Namun kali ini ia diperiksa untuk Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat, Asep Hikayat (AHI) yang juga menjadi tersangka kasus dugaan suap bupati.

Terkait dengan pemeriksaan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga, Abu Bakar. Sudah meminta uang kepada jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal tersebut dilakukan guna untuk kepentingan kampanye sang istri, Elin Suharliah yang maju sebagai calon Bupati Bandung Barat periode 2018-2023.

Dalam kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengumpulkan barang bukti sebesar Rp435 juta.

Dengan kata lain atas kasus tindak pidana terduga penyuapan yang dilakukannya, baik dari pihak Abu Bakar, Weti, dan Adiyoto yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap akan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Sedangkan lainnya tersebut, yakni Asep yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 Ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Summary
Review Date
Reviewed Item
Recomended
Author Rating
51star1star1star1star1star

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Suka ini?