KPK Sapu Bersih Konspirasi Politik Pemkot Malang – Kota Malang terancam lumpuh. Hal itu diketahui sedang gencar-gencarnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyapu bersih Pemerintah Kota (Pemkot) Malang sebanyak 41 anggota DPRD Kota Malang, Jawa Timur. Pasalnya, diketahui anggota tersisa 4 orang yang berada di gedung DPRD dari total jumlah 45 anggota. Terkait kasus suap APBD-Perubahan Kota Malang Tahun 2015.

KPK Sapu Bersih Konspirasi Politik Pemkot Malang

KPK Sapu Bersih Konspirasi Politik Pemkot Malang
Beberapa Anggota DPRD Kota Malang yang telah menjadi tersangka kasus suap APBD perubahan Kota Malang Tahun 2015. (Foto Ist)

Berawal dari terseretnya 19 nama anggota dewan diantaranya yakni ada Ketua DPRD Kota Malang, Arif Wicaksono. Telah ditetapkan sebagai tersangka terdahulu pada bulan Agustus 2017 silam. Hingga menyusul tiga belas orang nama yang tertahan kasus suap. Pembahasan Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun anggaran 2015. Kemudian menyusul lima orang tersangka suap selanjutnya yang ditetapkan setelah diadakannya pemeriksaan pada tanggal 6 April 2018 lalu.

Kabar selanjutnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penyidikan beberapa hari lalu. Selama dua hari itu yakni pada Jum’at (31/08/18) dan Sabtu (01/09/18) KPK menyeret 22 Anggota Dewan untuk diperiksa di Mapolres Kota Malang. Nama-nama yang terseret yakni; (Mereka dari PDIP) Arif Hermanto, Erni Farida, Teguh Mulyono, Hadi Susanto, Priatmoko, Tutuk Haryani dan Diana Yanti.

Kemudian terdaftar nama Mulyanto (Dari PKB). Ada pula (Dari PPP) yakni Asia Iriani, Syamsul Fajrih. Kemudian Indra Tjahyono, Soni Yudiarto (Dari Demokrat). Lalu Choeroel Anwar, Ribut Haryanto (Dari Golkar), Moh Fadli (Nasdem), Bambang Triyoso, Choirul Amri, Sugiarto (PKS). Ditambah lagi Een Ambarsari, Teguh Puji Wahyono, Letkol Purn Suparno (Dari Gerindra). Lalu Imam Ghozali, Afdhal Fauza (Hanura), dan terakhir nama Harun Prasojo (Dari PAN).

Terancamnya lumpuh akibat terseret 41 nama Anggota DPRD Kota Malang tersebut. Rencananya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), akan dilakukan diskresi sesuai dengan penetapan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Terkait Administrasi Pemerintahan. Bertujuan untuk Pemerintahan Kota malang tetap bisa berjalan melayani masyarakat. Seperti yang dipaparkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. “Besok Tim Otonomi Daerah Kemendagri ke Malang atau akan undang Sekda dan Sekretaris Dewan. Sudah saya perintahkan buat payung hukum agar pemda berjalan, apapun pemda tersebut ya pemda dan DPRD dan Forkompimda setempat,” Pada hari Minggu (02/09/2018) Dikutip dari surabayapost.id.

Summary
Review Date
Reviewed Item
Recomended
Author Rating
51star1star1star1star1star
Comments to: KPK Sapu Bersih Konspirasi Politik Pemkot Malang

Your email address will not be published.

Attach images - Only PNG, JPG, JPEG and GIF are supported.