Nasib Pedagang MTQ Jadi Tumbal Kebijakan Pemerintah

Please log in or register to like posts.
News
Nasib Pedagang MTQ Jadi Tumbal Kebijakan Pemerintah

KENDARI – Nasib Pedagang MTQ Jadi Tumbal Kebijakan Pemerintah. Sejumlah pedagang lapak ex MTQ Kendari, Sultra, menilai pemerintah bertindak semena-mena.

Bagaimana tidak, lapak yang berdiri atas izin Pemerintah Provinsi Sultra itu, kini harus dirubuhkan paksa jelang pelaksanaan HUT Sultra ke-54, pada 23 hingga 28 April 2018 mendatang.

Padahal, sebelumnya, dimasa pemerintahan Nur Alam-Saleh Lasata, para pedagang yang berjualan di luar area tugu religi MTQ digiring oleh Pemprov Sultra untuk masuk berjualan ke dalam area tersebut. Hal itu bahkan ditegaskan melalui surat edaran nomor 002.4/3525 yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Sultra Saleh Lasata pada 30 April 2017 lalu.

Nasib Pedagang MTQ Jadi Tumbal Kebijakan Pemerintah

Nasib Pedagang MTQ Jadi Tumbal Kebijakan Pemerintah
Ketgam: Surat Edaran Nomor 003.3/1680 pada 2 April 2017, yang ditandatangani oleh Pj Gubernur Sultra, Teguh Setyabudi.

Dalam surat edaran di point kedua, dijelaskan bahwa para pedagang kuliner yang berada di luar pagar agar segera masuk ke dalam kawasan tugu religi.

Namun ironisnya, Pemprov Sultra kembali mempersoalkan keberadaan para pedagang di kawasan tersebut. Pemprov Sultra terkesan mendesak agar kawasan yang kerap menjadi objek wisata kuliner masyarakat Kota Kendari itu disterilkan.

Kebijakan itu dituangkan melalui surat edaran Nomor 003.3/1680 pada 2 April 2017, yang ditandatangani oleh Pj Gubernur Sultra, Teguh Setyabudi.

Perjuangan para pedagang membangun lapak dengan biaya yang tidak sedikit kini sepertinya harus berakhir sia-sia. Pedagang tidak hanya rugi materil. Mereka harus menerima nasib terkatung-katung tanpa kejelasan tempat relokasi pasca penggusuran.

Para pedagang diketahui telah mengadukan hal tersebut kepada lembaga penyalur aspirasi rakyat, DPRD Sultra, melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), pada 4 April 2018 lalu.

Pihak-pihak terkait yang hadir dalam rapat tersebut, belum memutuskan solusi apapun. Namun pasca RDP, sejumlah lapak justru dibongkar.

Parahnya lagi, dari pantauan awak media di lapangan, penertiban dan pembongkaran tersebut rupanya dilakukan oleh para pegawai Dinas Cipta Karya, sehingga menimbulkan kesan bahwa instansi tersebut seakan-akan mengambil alih Tupoksi Satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP) selaku penegak peraturan daerah.

Menanggapi hal itu, Pj. Gubernur Sultra, Teguh Setyabudi mengungkapkan bahwa semua kebijakan tersebut telah dibahas bersama SKPD terkait.

Pihaknya juga berdalih telah melakukan penataan kawasan eks. MTQ dengan mengambil kebijakan yang komperhensif.

“Masih lagi dibahas, DPRD juga sudah minta penjelasan,” ujar Teguh Setyabudi saat dikonfirmasi via Whatsapp.

Di tempat terpisah, Kadis Cipta Karya Provinsi Sultra, Pahri Yamsul mengatakan, pihaknya bekerja berdasarkan perintah atasan. Pihaknya juga menolak jika disebut telah melakukan pembongkaran.

“Kami tidak membongkar, hal itu sudah sesuai dengan kesepakatan,” singkat Pahri saat dihubungi melalui akun Whatsappnya, Selasa kemarin. (Suarakendarinews.com)

Summary
Review Date
Author Rating
51star1star1star1star1star

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Suka ini?